TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tanda-tanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan merapat ke kubu Jokowi-JK makin kentara. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Jumat (10/10/2014) malam telah menemui Jokowi. Petinggi PPP lainnya yakni Wakil Sekjen PPP Syaifullah Tamliha juga sudah bertemu Jusuf Kalla.
"Saya tadi dikasih tahu Ketua Mahkamah Partai bahwa Pak SDA (Suryadharma Ali) tadi malam (kemarin) bertemu Pak Jokowi. Saya sendiri juga sudah bertemu Pak JK. Jadi komunikasi itukan harus ada," ungkap Syaifullah Tamliha di Jakarta, Sabtu (11/10/2014).
Meski demikian, apakah PPP akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi pengusung Jokowi-JK akan ditentukan hasil Muktamar PPP pada 22 Oktober 2014 mendatang. "Ini menunggu tanggal 23 Oktober," ujar Syaifullah.
Ditanya kursi menteri agama yang akan diberikan kepada PPP, Syaifullah mengatakan bila komunikasi yang dijalin dengan Jokowi-JK belum mebicarakan kursi menteri. "Saya belum bicara kursi ke kursi. Kami kan masih berpikir manfaat mana yang lebih besar untuk umat ke situ kami berlabuh," ungkapnya.
Syaifullah Tamliha juga mengatakan bahwa keputusan PPP apakah akan bergabung dengan KIH atau KMP, masih menunggu Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun yang kini sedang menunaikan ibadah haji. "Apakah PPP bergabung ke Indonesia Hebat, itu mesti diputuskan sebelum tanggal 20 Oktober 2014. Tapi jalan terbaik sebagai kader PPP menunggu Mbah Mun yang kini sedang menunaikan ibadah haji dan baru pulang 15 Oktober 2014," ungkap Syaifullah.
Dikatakannya, kubu Romahurmuziy dan Emron Pangkapi akan melaksanakan Muktamar pada 17 Oktober 2014 di Surabaya. Tetapi hal tersebut tegantung dari angin Mbah Mun kemana. "Pertanyaannya, Mbah Mun kemana? Tentu kami akan tanya ke beliau karen posisinya sebagai ketua majelis syariah," katanya.
Untuk berjalan baik menemukan keputusan yang seimbang dalam tubuh PPP, kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy harus duduk bersama. "Mahkamah Partai meminta dalam muktamar harus ada yang bisa mewakili keduanya," jelasnya.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga dilirik kubu KIH untuk bergabung secara tegas menyatakan akan tetap bersama KMP. PAN memberi masukan agar KIH tidak melakukan komunikasi pindah kubu. Komunikasi dengan mengajak parpol anggota KMP bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK justru akan menyebabkan tensi politik meninggi.
"Jangan lagi komunikasinya pindah kubu karena akan meningkatkan tensi politik. Itu seperti mengajak istri teman agar bercerai, lalu pindah ke kita," ujar Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo.
Selain itu, menurut Drajad, dengan mengajak partai lain untuk berpindah koalisi akan menyebabkan komunikasi antara parlemen dan pemerintah menjauhi titik temu. Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah komunikasi keberhasilan program.
"Sebaiknya itu komunikasi keberhasilan program bukan pindah kubu, misalnya KMP mempunyai program dalam undang-undang perbankan, tidak akan berhasil tanpa persetujuan pemerintah. Mau enggak mau harus komunikasi. Begitu juga sebaliknya, program pemerintah tidak akan berjalan jika tidak ada persetujuan parlemen yang didominasi KMP," ujar Drajad.
Drajad mengatakan, partai beserta koalisinya akan mengkritik keras apabila ada program pemerintah yang tidak sesuai. Sehingga solusinya adalah komunikasi yang baik agar setiap program berjalan lancar.
"Saya juga punya kepentingan ketika merevisi undang-undang perbankan. Progam KMP bisa dihajar habis oleh pemerintah, sebaliknya juga program pemerintah dapat dihajar habis oleh KMP, sehingga muncul kompromi," ujar Drajad.
Anda sedang membaca artikel tentang
PPP Mulai Dekati Jokowi, PAN Pilih Tetap Satu Perahu dengan KMP
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2014/10/ppp-mulai-dekati-jokowi-pan-pilih-tetap.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
PPP Mulai Dekati Jokowi, PAN Pilih Tetap Satu Perahu dengan KMP
namun jangan lupa untuk meletakkan link
PPP Mulai Dekati Jokowi, PAN Pilih Tetap Satu Perahu dengan KMP
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar