Peta Koalisi Pasca-Rakernas PDIP

Paulus Mujiran
* Peneliti politik The Dicjkstra Syndicate Semarang

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Semarang, Jawa Tengah, Semarang (Jumat-Sabtu, 19-20 September 2014) lalu. Dihadiri lebih dari 1.500 pengurus DPP, DPD dan DPC PDIP seluruh Indonesia. Rakernas sengaja dipusatkan di Jawa Tengah, karena provinsi itu menjadi lumbung suara bagi kemenangan Jokowi-JK.

Di tengah massa PDIP hadir petinggi partai politik pendukung Jokowi-JK yakni Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.

Yang menarik, di tengah-tengah pembukaan rakernas juga hadir beberapa petinggi partai Koalisi Merah Putih. Menurut Ketua Panitia Rakernas Puan Maharani kehadiran elite Koalisi Merah Putih memang tidak terjadi seketika. Proses komunikasi politik sudah dilakukan jauh-jauh hari. Bahkan sebelum pilpres mantan wakil presiden dan bekas Ketua Umum PPP pernah bersilaturahmi ke kediaman Megawati. Begitu juga ketua umum PAN beberapa waktu lalu juga bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo.

Mendekatnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu Jokowi-JK diprediksi kian menguatkan barisan koalisi pendukung Jokowi-JK. Kehadiran Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edhi dan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dalam Rakernas PDIP, dapat dibaca sebagai sinyal merapatnya PAN dan PPP ke kubu koalisi Jokowi-JK.

Emron sendiri mengakui kehadirannya tidak terlepas dari komunikasi politik yang sudah dibangun selama ini. Kehadirannya dalam Rakernas PDIP adalah memperkuat persaudaraan dan silaturahmi antara PDIP dan partai lain yang mengusung Jokowi-JK. Kehadiran pimpinan parpol Koalisi Merah Putih dalam Rakernas PDIP memberikan sinyal positif bagi kerjasama politik setelah Pilpres 2014. Bahkan dalam pidato politiknya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan pemerintahan Jokowi-JK membuka tangan lebar-lebar untuk semua pihak yang berkehendak baik (Kompas, 20/9/2014).  

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pasca-Rakernas PDIP akan mengubah format koalisi, baik di kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK? Pertama, terdapat kebutuhan beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan pemerintahan. Dan pada saat yang sama Jokowi-JK diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI masih membutuhkan tambahan kursi di parlemen untuk menyeimbangkan pemerintahan. Jokowi-JK sendiri menyediakan 16 kursi bagi profesional parpol yang berarti juga mengundang beberapa parpol Koalisi Merah Putih bergabung dalam pemerintahan.

Ini tentu berlawanan dengan semengat partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, yang terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, PBB, Demokrat, yang jauh hari sebelumnya menyatakan diri membangun koalisi permanen. Yang perlu menjadi pertimbangan seberapa besar Koalisi Merah Putih akan bertahan pasca-Rakernas PDIP ini? Beberapa partai mewacanakan hengkang dari Koalisi Merah Putih dan bergabung ke kubu Jokowi-JK begitu postur kabinet disampaikan oleh Jokowi-JK. Bahkan diperkirakan hanya dua partai yang bertahan di Koalisi Merah Putih yakni Gerindra dan PKS.

Kedua, pilihan beberapa partai yang hendak hengkang dari Koalisi Merah Putih dan bergabung ke kubu Jokowi-JK bukan tanpa alasan. Selain tidak terlembagakannya oposisi keuntungan material dan infrastruktur yang didapatkan mereka yang tergabung dalam pemerintahan jauh lebih besar ketimbang di luar pemerintahan. Strategi jegal-menjegal seperti dijalankan Koalisi Merah Putih seberapa lama akan bertahan kalau ke depan koalisi itu sendiri semakin kurang solid. Partai Demokrat meski belum menyatakan sikap tegas bergabung ke kubu Jokowi-JK namun sudah menyatakan mendukung pilkada langsung yang berarti mendukung pilihan partai-partai politik kubu Jokowi-JK.

Demokrat juga tidak pernah tegas tegas apakah bertahan di Koalisi Merah Putih atau mendukung Jokowi-JK. Meski secara "normatif" mendukung Prabowo-Hatta namun mereka juga menempatkan beberapa kadernya di kubu Jokowi-JK seperti Ruhut Sitompul dan Hayono Isman pada pilpres yang lalu. Tidak adanya sanksi bagi kedua kader itu dari DPP, menunjukkan SBY merestui keterlibatan mereka di kubu Jokowi-JK.

Faktor lain yang mendorong Demokrat cenderung merapat ke kubu Jokowi-JK karena kesinambungan pemerintahan. SBY perlu memastikan program-program yang sudah dijalankan selama sepuluh tahun terakhir benar-benar dilanjutkan oleh penggantinya. Lagipula, SBY ingin memastikan pemerintahan baru tidak mengganggu "kenyamanan" sebagai mantan presiden dan keluarganya. Disebut-sebutnya Ibas dalam kasus korupsi Hambalang dalam persidangan Anas Urbaningrum mendorong SBY mencari perlindungan pada pemerintahan baru.

Selain Demokrat, PPP dan PAN, Partai Golkar berpeluang bergabung ke kubu Jokowi-JK. Perpecahan di tubuh Golkar yang dipicu oleh membelotnya sejumlah kader karena mendukung Jokowi-JK dan wacana percepatan musyawarah nasional (munas) hingga berujung pada pemecatan tak lain karena perebutan elite-elite Golkar yang ingin bertahan di pemerintahan dan sebagian lain yang mendukung ketua umumnya, Aburizal Bakrie, yang ingin tetap berada di Koalisi Merah Putih. Meski Golkar masih menunjukkan sikap "malu-malu" kucing sejatinya mereka gamang membaca peta politik mutakhir.

Jika dalam munas 2015 Aburizal Bakrie tidak terpilih lagi sebagai ketua umum, peta koalisi pasti berubah. Elite politik Golkar pasti lebih realistis menyikapi perkembangan politik. Sedangkan partai lain seperti PKS dan Gerindra sudah pasti bertahan di Koalisi Merah Putih. Ketua DPP PKS Hidayat Nurwahid sudah menyatakan andai ditawari duduk di kabinet Jokowi-JK pasti ditolak. Terpenting sekarang kubu Jokowi-JK jangan "gede rasa" dengan keinginan sejumlah  partai bergabung ke kubunya.

Meski didukung dengan kemenangan rakyat Jokowi-JK tetap harus mempertimbangkan keseimbangan di DPR karena pengesahan anggaran dan undang-undang tetap membutuhkan pengesahan parlemen. Meski didukung dengan banyak partai koalisi Jokowi-JK jangan sampai tersandera dan tetap mampu menyusun kabinet profesional (zaken cabinet). Meski mengalokasikan 16 kursi parpol mereka yang duduk di sana tidak menjadikan kementerian sebagai sapi perahan untuk kepentingan parpol. Nasib politik koalisi pasca Rakernas PDIP ini dipastikan berubah.

Anda sedang membaca artikel tentang

Peta Koalisi Pasca-Rakernas PDIP

Dengan url

http://dimanadoyodo.blogspot.com/2014/09/peta-koalisi-pasca-rakernas-pdip.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Peta Koalisi Pasca-Rakernas PDIP

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Peta Koalisi Pasca-Rakernas PDIP

sebagai sumbernya