TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Pro dan kontra soal mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) terus terjadi di Kota Tomohon. Partai Demokrat dan PDI Perjuangan misalnya, menilai baiknya pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat seperti pilkada sebelumnya, tak lagi dipilih oleh DPRD.
"Jika pilkada oleh DPRD, saya sendiri tidak setuju, sebab itu sama halnya dengan membawa anggota DPRD ke dalam 'lingkaran setan.' Jadi, baiknya pilkada langsung oleh rakyat, sebagai tugas utama DPRD setelah dipilih rakyat dan dilantik adalah menjalankan fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan," jelas Youddy Moningka, Ketua Partai Demokrat Kota Tomohon, kemarin.
Kenapa anggota DPRD menurut Moningka rentan masuk ke dalam 'lingkaran setan,' yang bisa berimplikasi pada masalah hukum, sebab demokrasi di Indonesia khususnya Tomohon terindikasi masih sangat transaksional. Artinya, dalam pengambilan keputusan nantinya untuk meraih dukungan suara DPRD perlu biaya dengan jumlah yang cukup besar.
"Kalau dipilih rakyat, calon pemimpin daerah yang tak punya uang pun bisa terpilih jika dinilai layak. Tapi, jika dipilih DPRD, maka potensi putra daerah yang memiliki kemampuan namun tak memiliki uang, pasti tak akan bisa terpilih sebab oleh DPRD. Makanya diharapkan anggota DPR RI berjuang juga agar sistem yang sudah ada sekarang tetap dipertahankan,' tuturnya.
Ia mengakui memang secara pembiayaan pilkada oleh DPRD lebih irit dan efisien namun praktek yang dapat merusak demokrasi dan kewibawaan kelembagaan sangat besar terjadi. "Yang saya tidak mau terjadi di DPRD adalah kelembagaan menjadi hilang karena ditengarai menerima imbalan tertentu saat pilkada dilakukan, apalagi jika itu sudah melibatkan anggota fraksi saya. Saya tidak inginkan itu, sebab implikasinya sangat berat yakni bisa diproses hukum misalnya oleh KPK karena menerima suap,' tegas Moningka.
Sementara itu Wakil Ketua PDI Perjuangan Tomohon, Paulus Sembel menilai jika pilkada oleh DPRD, maka terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Sebab, terpilihnya kepala daerah hanya diwakilkan kepada segelintir orang saja di daerah ini. `Meski anggota DPRD itu merupakan pilihan rakyat, tapi dalam pemilihan kepala daerah tak mungkin suara rakyat untuk memilih pemimpinnya hanya diwakilkan kepada satu orang. Itu sama halnya dengan kemunduran berdemokrasi, baiknya memang dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, yang dimandatkan oleh rakyat kepada DPRD adalah menjalankan tiga tugas utamanya,' tuturnya.
Kendati demikian Sembel tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada lembaga yang berwenang. Sebab, jika dipilih DPRD pun, semua calon memiliki peluang untuk menang, mengingat pengambilan keputusan tetap lewat mekanisme one man one vote atau satu orang satu suara.
"Tapi, yang terbaik memang pemilihannya harus secara langsung. Soal besarnya anggaran tinggal diatur, pasti dengan pola yang baik, juga bisa dilakukan penghematan, misalnya dengan pilkada serentak," tukasnya. (war)
Anda sedang membaca artikel tentang
PDIP Tomohon: Pilkada Oleh DPRD Adalah Kemunduran Demokrasi
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2014/09/pdip-tomohon-pilkada-oleh-dprd-adalah.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
PDIP Tomohon: Pilkada Oleh DPRD Adalah Kemunduran Demokrasi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
PDIP Tomohon: Pilkada Oleh DPRD Adalah Kemunduran Demokrasi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar