TRIBUNMANADO.CO.ID - "Jalan mobil ugal-ugalan, lalu lintas punya masalah. Jangan menilai sebelum berkenalan, manusia memang tidak sempurna." Sebuah pantun diutarakan Ketua DPRD Sulut, Pdt Meiva Salindeho- Lintang menutup sidang paripurna istimewa DPRD, Kamis (14/8/2014).
Pantun sang ketua dewan bermaksud menghibur seluruh peserta sidang, anggota DPRD maupun pejabat teras Pemprov Sulut. Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2013 membawa kabar 'tak sedap'.
Ya, seluruh peserta paripurna pantas sedih. Tahun lalu di tempat yang sama mereka menyudahi paripurna dengan senyum lebar. Setahun lalu, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2012.
Kali ini beda. Paripurna berakhir garing, tak ada senyum lebar di wajah-wajah para top eksekutif dan legislatif Sulut. BPK 'menghadiahi' opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2013.
Menurut Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Syarifudin Mossi, ada sejumlah hal yang menyebabkan opini dari WTP 'turun pangkat' menjadi WDP di tahun ini. BPK menemui sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan yang mempengaruhi opini.
Antara lain, dana pembebasan lahan Tol Manado-Bitung. Terdapat perbedaan data luasan tanah yang dibayar dibanding data BPN terdapat selisih sebesar Rp 2 miliar akibat kesalahan pembayaran ganti rugi. Lalu, dan utang Rp 4, 8 miliar yang belum dilunasi Dinas PU Sulut ke pihak ketiga.
Kemudian, belanja makan minum, sewa meja kursi, tenda; sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan kantor di sekretariat daerah yang tak sesuai ketentuan. Ada belasan catatan rekomendasi BPK yang harus diselesaikan Pemprov Sulut. (Tribun Manado edisi Jumat 15 Agustus 2014).
Opini WDP ini seakan menjadi kado pahit bagi kita, pemerintah dan rakyat Sulawesi Utara yang akan merayakan HUT ke-50, Tahun Emas provinsi pada 23 September nanti.
Mungkin, Gubernur Sulut SH Sarundajang adalah persona yang paling sedih terkait pemberian opini WDP ini. Impiannya memberi kado indah di HUT Emas Sulut tak kesampaian. Ia akui jajarannya lengah, terutama mengantisipasi pertanggungjawaban belanja makan minum di sekretariat daerah.
Berangkat dari situ, Sarundajang bertekad melakukan perbaikan. "Bagi kami ini cemeti untuk memperketat pengendalian dan pengawasan internal yang saya akui alami kelemahan," tekad mantan Irjen Depdagri ini.
Langkah awalnya, Sarundajang akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Nah, tugas kita masyarakat Sulut untuk memberi dukungan kepada jajaran Pemprov Sulut. Kita punya harapan besar agar kembali meraih WTP. Kendatipun, sebuah opini WTP bukan garansi bahwa sebuah pemerintahan bebas dari korupsi.
Tapi paling tidak, WTP mewakili sebuah proses pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel. Bisa dikata, prosesnya sesuai perundangan yang ada. Dengan WTP, kita bukan hanya bangga tapi lebih dari itu, ada pesan bahwa uang rakyat, yang dihimpun dari pajak dan berbagai 'pungutan' dikelola baik dan benar.
Pantas rasanya bila kita mendukung Pemprov Sulut tanpa mengesampingkan kritik membangun mana kala mengawasi jalannya pemerintahan. Tugas kita untuk mengawal pemerintahan tanpa alergi dengan apa yang namanya keluhan dan saran lewat kanal-kanal lembaga legislatif yang ada, termasuk media.
Pantun Meiva Salindeho-Lintang lainnya mungkin bisa jadi inspirasi pelecut semangat kita, terlebih SH Sarundajang dan jajarannya."Cerita baru telah terkarang kejadian bukan satu. Dari setiap orang kita belajar sesuatu."
Ke depan, Pemprov Sulut dituntut bekerja lebih keras dan taat aturan agar tahun depan bisa meraih opini WTP lagi. Harapan kita bersama, semoga tahun depan, senyum Gubernur Sarundajang kembali cerah kala menerima hasil pemeriksaan BPK.
Apalagi, tahun depan, masa kepemimpinan Sarundajang dan Wagub Djouhari Kansil berakhir. Sebuah kado yang indah untuk mengakhiri 10 tahun kepemimpinan Sarundajang di Bumi Nyiur Melambai. Semoga!(*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Editorial: Pantun Meiva
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2014/08/editorial-pantun-meiva.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Editorial: Pantun Meiva
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar