TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mengungkap kejanggalan dalam tahapan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan presiden (pilpres).
Oknum intelijen TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) disebut mendatangi Sekretariat KPU di empat kabupaten di Sulsel, yaitu Bulukumba, Pangkep, Luwu, dan Parepare, untuk meminta dokumen formulir C1 hasil penghitungan pilpres. Komisioner Pemilu Sulsel, Mardiana Rusli (37), kepada Tribun, Senin (13/7/2014) kemarin, menyebut permintaan itu sebagai "keanehan."
"Aneh saja dan tak prosedural. Ini tak biasa. Dulu waktu pileg (pemilu legislatif tak ada yang begini ini," kata Mardiana yang sejak Minggu (13/7/2014) lalu, sudah memposting 'keanehan" ini ke laman sosial media, Facebook, miliknya.
Mardiana menerima laporan itu dari komisioner di daerah sejak hari pencoblosan Rabu (9/7/2014) hingga Minggu (13/7/2014). Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengaku sudah melaporkan 'temuan kejanggalan" ini ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.
Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi, pun bereaksi.
"Saya sudah instruksikan jangan dikasih. Yang berhak mendapatkan hal itu cuma panwas dan saksi," katanya.
Arumahi juga mengungkapkan bahwa ternyata bukan hanya anggota KPU di daerah yang didatangi intelijen dan personel TNi di level kabupaten/kota.
"Panwas daerah juga mengeluhkan hal tersebut ke Bawaslu provinsi," katanya.
Persetujuan pangdam
Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI (inf) Bachtiar mengkonfirmasi permintaan dokumen hasil pilpres itu oleh aparat Kodim di teritori kerjanya.
"Ya, itu atas persetujuan saya," kata Bachtiar usai acara buka puasa bersama Pangdam VII/Wrb, Siswa Sesko TNI dan unsur muspida Sulsel di kediaman resminya, Jl Jend Sudirman, Ujungpandang, Makassar, petang kemarin.
Dia menjelaskan, persetujuan ke aparat kodim itu di beberapa kabupaten di Sulsel itu semata untuk kepentingan dokumentasi.
Kodam VII/Wirabuana membawahi 35 kodim di Pulau Sulawesi. Ke-35 komando distrik level kabupaten/kota itu berada di bawah koordinasi teritorial 5 komando resimen militer (Korem).
Kodam juga membawahi satu resimen induk militer dan 12 batalyon organik/pasukan tempur; batalyon infanteri, kavaleri, artileri, zeni tempur, arhanudri, dan yonif 700 Raider.
Pengamanan polisi
Jajaran Polda Sulawesi Selatan juga mengerahkan sedikitnya 300 personel gabungan mengawal tahapan rekapitulasi suara baik di tingkat kecamatan ataupun KPU kota.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Endi Suntendi, dalam pengawalan penghitungan suara ini, pihaknya melibatkan pengamanan dari berbagai satuan seperti Sabhara, Lalu lintas, Bimas. Untuk pengamanan tertutup juga menurunkan tim Reskrim, Intel. Selain pengaman polisi, kata Endi, tetap akan diback-up TNI sebanyak 1 SST (30 orang).
Sesuai tahapan, saat ini rekap masih berada di level kecamatan. Namun, komisioner menyebutkan, tahapan itu bisa lebih cepat. KPU kabupaten kota baru menerima rekap dari kecamatan, Rabu (16/7/2014), di level KPU Provinsi Jumat (18/7) dan KPU pusat dijadwalkan diumumkan 21 Juli dan ditetapkan 22 Juli mendatang.
Anda sedang membaca artikel tentang
Di Sulsel, Ada Intel Kodim Mintai Formulir C1
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2014/07/di-sulsel-ada-intel-kodim-mintai.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Di Sulsel, Ada Intel Kodim Mintai Formulir C1
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Di Sulsel, Ada Intel Kodim Mintai Formulir C1
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar