''HERAN ya pegawai Pemprov Sulut bingung mau menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 714 miliar, '' kata Novry Darondo, warga Bumi Beringin, usai membaca headline Tribun Manado, edisi Selasa (3/12).
Tanya ini pasti diutarakan sebagian besar masyarakat awam prihatin banyaknya anggaran pusat yang belum terpakai hingga awal Desember 2013. Padahal pertanggungjawaban penggunaan anggaran sudah tak sampai sebulan.
Entah apa yang menjadi persoalan utama sehingga daya serap APBD dari sejumlah SKPD di Pemprov Sulut tak bisa optimal. Hal ini menjadi perenungan banyak kalangan. Apakah Sumberdaya Manusia (SDM) di SKPD yang tidak mampu mengelola keuangan, sehingga banyak anggaran yang 'terbuang' dan menjadi Silpa. Atau, memang mekanisme program pembangunan di Indonesia termasuk di Sulut belum terprogram dengan baik. Pastinya ada yang salah sehingga setiap tahun rata- rata daerah di Indonesia tak bisa mengoptimalkan penggunaan APBD.
Tahun 2013 ini anggaran pos belanja Pemprov Sulut yang bersumber dari APBD baru menyerap menyerap 67 persen. Artinya dari total Rp 2,3 triliun lebih APBD 2013, baru sekitar Rp 1,5 triliun yang terserap atau sepertiga dari APBD Sulut. Sisanya Rp 714 miliar masih nangkring di kas daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulut Praseno Hadi mengungkapkan kekhawatirannya dana Rp 714 miliar tersebut tak bisa cair sepenuhnya. Merujuk pengalaman tahun 2012, kata dia, dana Rp 350 miliar sisa dana tak bisa seluruhnya cair.
"Mohon bantuan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tahun lalu saja yang hanya separuh dari itu (Rp 741 miliar), yaitu Rp 350 miliar dengan lima ribuan SPM (surat perintah membayar) saja teman-teman di Bagian Keuangan tidak bisa layani. Apalagi sekarang dua kali lipat," kata Hadi saat menyampaikan data serapan APBD 2013 di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (2/12).
Melihat ini tentu memprihatinkan. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa anggaran pembangunan ini diperjuangan oleh Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang dengan bantuan anggota DPR RI asal Sulut di pusat agar Sulut memperoleh anggaran pembangunan yang besar.
Namun, sayangnya begitu anggaran ini didistribusikan ke SKPD-SKPD ternyata tak mampu dioptimalkan. Memiriskan memang. Padahal kalau melihat anggaran yang ada dengan fasilitas publik di Sulut tentu dana ini bisa terpakai semua. Tapi itu memang kalau kita hanya melihat sebagai orang awam. Sebab faktanya dana-dana ini harus terdistribusi di sejumlah SKPD.
Artinya dana sisa miliaran rupiah itu tidak bisa semuanya untuk fasilitas publik, seperti jalan, drainase dan sarana umum lainnya. Melainkan ada anggaran untuk program-program nonfisik. Misalnya, pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), workshop dan lainnya.
Menariknya, anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut yang bertanggungjawab melakukan pembangunan jalan dari total dana Rp 57,9 miliar baru Rp 17 miliar yang dipertanggungjawabkan. Bila dipresentasekan maka dana yang terserap baru 29 persen.
Memang Dinas PU Sulut alokasi anggarannya paling besar yakni Rp 424 miliar, baru Rp 242 miliar yang terserap atau sebesar 53 persen.
Intinya kedepan Pemprov Sulut harus lebih baik dan cerdas dalam mengelola anggaran di setiap SKPD, sehingga serapan anggarannya bisa optimal.(*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Capek Habiskan Rp 714 Miliar
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2013/12/capek-habiskan-rp-714-miliar.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Capek Habiskan Rp 714 Miliar
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar