TRIBUNMANADO.CO.ID - Persetujuan DPR RI untuk Kota Langowan menjadi daerah otonom tidak hanya melahirkan sukacita warga Langowan. Banyak pihak termasuk tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintah Kabupaten Minahasa turut bahagia menerima keputusan tersebut.
Kebahagiaan dan rasa syukur diungkapkan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang. "Saya juga memberikan apresiasi kepada panitia pemekaran Kota Langowan yang gigih memperjuangkan terbentuknya Kota Langowan. Dengan adanya pemekaran ini, empat kecamatan akan lebih fokus lagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat lebih dekat," kata Ivan Sarundajang kepada Tribun Manado, Jumat (25/10).
Ivan mengatakan, pemekaran Kota Langowan menjadi solusi mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Minahasa sebagai kabupaten induk. Jika Langowan sudah berdiri sendiri, maka sekitar 1.500 hingga 2.000 PNS pindah ke Langowan.
"Kita berdoa bersama agar Kota Langowan segera diresmikan. Dampak bagi Minahasa sangat positif karena beban PNS akan berkurang sekitar 1.500 - 2.000 orang," ungkap Ivan yang adalah putra Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo H Sarundajang tersebut. Ivan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah pasti memberikan dukungan penuh terhadap Langowan. "Kami mendukung dan kita tunggu bersama saat peresmian Kota Langowan," demikian Ivan Sarundajang.
Kelebihan jumlah PNS di Kabupaten Minahasa sudah berulangkali diangkat ke permukaan. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa, Drs Melky Rumate MSi saat diwawancarai Tribun Manado, Minggu (22/9) lalu menjelaskan, saat ini jumlah PNS di Minahasa berjumlah lebih 6.000 orang. "Jumlah PNS di Minahasa masih tergolong melebihi kapasitas yang dibutuhkan. Idealnya Kabupaten Minahasa memiliki sekitar 5.000 orang PNS," ujarnya.
Jumlah PNS yang terlalu banyak, menurut Rumate, membebani keuangan daerah. Menurutnya saat ini beban gaji PNS dalam APBD mencapai sekitar 64 persen dari total anggaran APBD Minahasa sekitar Rp 700 miliar. "Kalau mengandalkan pengurangan PNS dari jalur pensiun maka harus menunggu sekitar 10 tahun lagi untuk bisa melakukan penerimaan CPNS. Saat ini potensi penambahan PNS hanya dari seleksi honorer kategori dua yang jumlahnya belum bisa dipastikan karena bergantung pada hasil seleksi yang akan dilaksanakan," ujarnya.
Masyarakat Harus Kompak
Sementara Mantan Bupati Minahasa Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) mengatakan, dukungan bagi pemekaran Langowan sudah dia berikan sewaktu menjabat bupati maupun dalam kapasitasnya ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara. "Di masa saya bupati, kelengkapan (administrasi Kota Langowan) itu sudah masuk ke Komisi II DPR. Jadi kalau hambatan secara administratif tidak ada," kata Vreeke, Jumat (25/10).
Vreeke mengatakan, terwujudnya kerinduan warga Langowan tersebut harus segera dikuti dengan komitmen masyarakat. "Kota sudah di depan mata. Tinggal bagaimana persiapan masyarakat, mereka harus bersatu dan kompak mendukung," katanya.
Dia menambahkan, kini belum saatnya bicara tentang siapa calon wali kota dan wakil wali kota Langowan. " Siapa yang akan jadi wali kota itu urusan belakang. Jika sudah ditetapkan secara resmi pasti ditunjuk siapa penjabat wali kota. Semua bisa bercita-cita, tapi rakyat yang menilai dan Tuhan yang menentukan," kata Vreeke.
Vreeke menilai yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Langowan, layaknya Minahasa yakni bidang pertanian. Jangan mendorong kesejahteraan masyarakat di luar sektor pertanian. "Sebanyak 69 persen rakyat Minahasa adalah petani,itu data yang tidak bisa dipungkiri. Apa yang menjadi keunggulan harus diberdayakan, ini menjadi modal," tandasnya. (fin)
Anda sedang membaca artikel tentang
2.000 PNS Pindah ke Langowan
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2013/10/2000-pns-pindah-ke-langowan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
2.000 PNS Pindah ke Langowan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar