Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Maxi Rondonuwu, mulai 1 Januari 2014, Jamkesmas akan digabung ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pengelolaannya tetap oleh PT Askes. Masyarakat miskin seluruh Indonesia akan memperoleh kesehatan gratis.
"BPJS ini nanti bisa atasi contohnya Minahasa yang tidak ada Jamkesda, mulai tahun depan 1 Januari," katanya kepada Tribun Manado, beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, BPJS diatur dalam Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004, dan implementasinya dibuat UU nonor 26 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kurang lebih dana yang disiapkan pemerintah pusat sebesar Rp 21 triliun per tahun.
Persiapannya pun sudah ada, pemerintah buat sistem jaminan kesehatan nasional (SJKM), "Penyelenggaraannya sama modelnya dengan Jamkesmas itu sebaggai penerima bantuan iuran kesehatan yang bayar tetap pemerintah," katanya.
Iuran yang dibayar sebulan Rp 19,225, untuk kurang lebih 90 juta penduduk Indonesia.
"Akhirnya ini pengelolaannya satu, seluruh masyarakat yang mendapat jaminan termasuk pegawai negeri, pegawai swasta yang dikelola jamsostek disatukan, masuk sebagai peserta BPJS di PT Askes," katanya.
Yang perlu dicatat, penerima jaminan kesehatan tersebut memang semua warga negara, dengan pengertian dibagi dua yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI.
"Yang mampu harus bayar melalui iuran, seperti PNS dipotong dari gaji, pegawai swasta dipotong gaji. Yang miskin ini iurannya ditanggung pemerintah itu yang melalui Jamkesmas lalu, atau pemerintah daerah," katanya.
Program ini memang seperti Universal Coverage kota Manado, bedanya semua masyarakat dipukul rata terima sama. "Yang berkecukupan dan yang miskin dipukul rata," ujarnya.
Lanjutnya, sistem jaminan kesehatan ini menggunakan sistem rujukan, masyarakat datang ke Puskesmas baru dirujuk ke Rumah Sakit apabila memang dibutuhkan.
Obat pun hampir semua jenis ada, hanya saja jadi catatan dan perlu pengawasan khusus, para dokter-dokter yang masih menggunakan pesan-pesan sponsor yang memberi obat mahal,
"Akhirnya jadi beban pasien. Ke depan itu akan diawasi dan akan ada sanksi-sanksi bagi dokter, padahal orang bisa sembuh dengan obat 10 ribu, dikasih yang antibiotik mahal harganya. Ini akan masuk pengawasan, tetap harus ikut UU, 1 Januari ini," kata dia.
Meski sudah ada BPJS, Sebaiknya Daerah kata Rondonuwu tetap menganggarkan Jamkesda.
Anda sedang membaca artikel tentang
Sebulan Iuran Kesehatan Warga Rp 19,225
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2013/09/sebulan-iuran-kesehatan-warga-rp-19225.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Sebulan Iuran Kesehatan Warga Rp 19,225
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Sebulan Iuran Kesehatan Warga Rp 19,225
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar