78 Pol PP Boltim Terancam Diberhentikan! Ada Apa?

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Yefta Sekeon, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) masih tenang-tenang saja setelah mendengar rencana pemberlakukan undang-undang (UU) nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, penerapan UU itu akan mengancam dirinya sebagai angggota Pol PP yang berijazah sekolah menengah atas (SMA). Berdasarkan UU yang rencananya berlaku pada awal tahun depan itu, Pol PP harus berstatus Pegawai Negari Sipil (PNS).

UU itu bahkan dikuatkan dengan keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB). Kementrian ini mensyaratkan polisi pamong praja harus memiliki ijazah terakhir diploma tiga.

"Secara pribadi saya menyambut baik UU ini, karena demi peningkatan SDM kita. Untuk mengoptimalkan tupoksi Pol PP, tentu harus dibarengi dengan SDM," ujar Yefta, kemarin.

Dia mengatakan tak resah dengan syarat minimal pendidikan agar bisa tetap menjadi bagian dari Pol PP. "Saya sementara menyelesaikan program studi S1," kata dia menambahkan.

Yefta merupakan satu di antara 78 anggota Satpol PP yang berstatus pegawai honorer dan berijazah SMA. n"Semuanya anggota hanya lulusan SMA dan SMK, tidak ada yang D III atau S1," kata Kepala Tata Usaha (KTU) kantor Satpol PP, Tutu Manangin, akhir pekan ini.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Boltim, Bambang Mamonto, mengatakan, apabila UU tersebut diberlakukan. Maka Satpol PP yang ada saat ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. "Status mereka masih banpol atau kontrak," kata Bambang. (ald)

Update terus informasi terbaru setiap hari di Tribun Manado edisi cetak, dan di www.tribunmanado.co.id