TRIBUNMANADO.CO.ID -- Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) mengimbau semua jajaran KBPPP di seluruh wilayah Indonesia menggunakan hak pilihnya terutama TPS yang ada di sekitar 90 asrama Polri.
Ketua Umum DPP KBPPP, Agenanda Djatmika, mengatakan, KBPPP harus menjadi motor penggerak pemungutan suara dan mengajak seluruh masyarakt dilingkungan terdekat untuk menggunakan hak pilihnya. "Serukan kepada seluruh komponen untuk menggunakan hak pilih, jangan sampai golput karena satu suara saja bisa merubah Indonesia," ujarnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
KBPPP berharap masyarakat bersama KBPPP dapat mengawal Pilpres secara langsung maupun tidak langsung, karena selain menentukan bentuk pemerintahan dimasa yang akan datang hal itu akan menentukan arah perjalanan bangsa.
Menurutnya, kepemimpinan nasional yang kuat akan menghasilkan nilai stabilitas keamanan yang dapat mendorongan ekonomi bangsa. "Pengusaan asing terhadap pangan dan energi membuat Indonesia sulit menjadi negara maju. Dibutuhkan pemimpin yang tegas, lugas dan bermartabat," katanya.
Agenanda menyebutkan, setiap warga harus berkontrinbusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan animo pemilih. Dirinya juga berharap, seluruh anggota Polri akti dapat bersikap netral dan menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, serta menjadi pengayom bagi masyarakat.
"Seluruh pengurus KBPPP di 31 pimpinan daerah, 446 pimpinan resor agar tetap bersatu, berjuang dan tetap setia demi kebesaran panji-panji organisasi," ujarnya.
Agenanda berharap seluruh KBPPP melaksanakan hasil keputusan Rapimnas II yang telah ditetapkan pada 2 Juni 2014. Karena keputusan itu dilakukan berlandaskan musyawarah dann mufakat. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk konsistensi dan tindakan afirmatif demi martabat, kemandirian dan kebangkitan bangsa.
"Bagi KBPPP dalam menentukan pilihan harus sesuai hasil Rapimnas II. Itu adalah mutlak," katanya.
Pembina KBPPP Adang Daradjatun menambahkan, sebagai Ketua tim reformasi polri pada 1997, ia berharap Presiden yang baru tetap mempertahankan posisi Kapolri dibawah Presiden, bukan di bawah kementerian.
"Sejak keluar UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, saya kira sampai sekarang masih relevan, Polri sebagai alat negara, mempunyai kesempatan bertindak cepat, kedudukan di bawah Presiden itu sangat menguntungkan agar bisa cepat mengambil keputusan," tutur mantan Wakapolri ini.
Anda sedang membaca artikel tentang
Keluarga Polri Diminta Tidak Golput
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2014/07/keluarga-polri-diminta-tidak-golput.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Keluarga Polri Diminta Tidak Golput
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Keluarga Polri Diminta Tidak Golput
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar