PEMILIHAN pelayan khusus (Pelsus) tingkat kolom dan jemaat yaitu bapa, ibu, pemuda, remaja dan anak (BIPRA) telah selesai 11 dan 13 Oktober 2013 lalu. Namun pemilihan pelsus di tingkat wilayah dan sinode masih akan berlangsung.
Sudah menjadi rahasia umum pemilihan pelsus di tingkat wilayah, apalagi Sinode GMIM rentan dengan nuansa politis dan berbagai kepentingan. Meski pun hal ini sebenarnya hanya merupakan 'ulah' dari segelintir oknum yang secara sadar ataupun tidak telah menjadikan jabatan pelayan khusus sebagai sasaran antara untuk mencapai tujuan lainnya. Tapi ini tentu menjadi noda dalam pelayanan gereja terhadap umat.
Sebenarnya sebagian besar petinggi di Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) sudah mengetahui bias ini sejak lama. Karena itu, pemilihan Pelsus yang dulunya lima tahun sekali, sejak tahun 2010 pemilihan dipersingkat menjadi empat tahun sekali yakni dimulai periode 2010-2013. Satu di antara tujuan waktu itu agar periodesasi pelsus waktunya tidak sama dengan periodesasi pemilihan legislatif di tanah air.
Semangat Sinode GMIM terutama yang membuat aturan waktu itu tentu patut diacungi jempol. Namun fakta saat ini pemilihan pelsus meski pun tidak semua menyelipkan muatan politis yang terkesan menjadikan jabatan pelsus hanya sebagai sasaran antara untuk mendapatkan jabatan di legislatif maupun eksekutif.Tetapi warga GMIM harus berani mengakui bahwa bias itu ada.
Hal ini tentu bertentangan dengan iman kristiani (GMIM) yang meyakini bahwa pelayan khusus merupakan pelayan Tuhan (hamba Allah). Sebab itu, setiap orang yang terpilih diyakini warga GMIM merupakan pilihan Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus yang menuntun setiap Jemaat GMIM yang memilih.
Atas dasar pemahaman inilah, maka warga gereja meyakini merupakan satu perbuatan dosa apabila jabatan pelayanan dijadikan 'batu loncatan' oleh siapapun yang terpilih.
Menyimak pemberitaan Tribun Manado di halaman satu, edisi Selasa (22/10), di mana banyak pejabat (warga GMIM) yang menjadi kandidat pelsus di tingkat wilayah maupun Sinode nanti. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang haram. Hanya seorang pejabat jika terpilih nanti harus benar-benar merenungi, sehingga mampu menempatkan diri sebagai birokrat ataupun pejabat negara yang baik sekaligus menjadi pelayan khusus yang baik.
Jika seorang pejabat yang terpilih sebagai pelayan khusus di BIPRA tingkat wilayah maupun Sinode GMIM berprilaku baik, artinya mengikuti teladan Yesus Kristus. Maka itu artinya warga GMIM telah memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.
Sebaliknya seorang pejabat yang juga pelayan khusus yang terlibat satu tindakan kriminal. Misalnya korupsi, narkoba dan lainnya menodai jabatan pelsus yang disandangnya.
Intinya jabatan pelsus berhak disandang oleh siapa saja yang telah dipilih Tuhan melalui perantaraan umatnya. Hanya siapa pun yang mendapat tugas 'panggilan' ini harus mampu menunjukkan tanggungjawabnya dalam bertindak dan berlaku, sehingga menyenangkan hati Tuhan.
Selain itu seorang pelsus merangkap pejabat ataupun tidak, jika menjalankan 'tugas amanah' ini dengan baik tentu akan menjadi satu warga negara yang baik. Karena diyakini seorang warga gereja yang baik tentulah menjadi warga negara yang baik. Ut Omnes Unum Sint.(*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pelsus Bukan Batu Loncatan
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2013/10/pelsus-bukan-batu-loncatan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pelsus Bukan Batu Loncatan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar