TRIBUNMANADO.CO.ID - Masyarakat harusnya bisa lebih jeli dan memberi sanksi sosial untuk Kepala Daerah yang daerahnya kerap memperoleh opini disclaimer atau tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Polsoskam BPKP Binsar Simanjuntak, Rabu (2/10/2013) di Kantor Gubernur saat gelar supervisi pencegahan Korupsi bersama KPK.
"Memang belum ada sanksi (dari pemerintah pusat), tapi masyarakat bisa memberikan sanksi. Jangan pilih lagi kepala daerah yang laporan keuangannya sering disclaimer," ungkapnya.
Kalau pun ada sanksi, pemerintah pusat akan mengurangi transfer daerah. Tentu lebih efektif kalau masyarakat yang memberi sanksi sosial. "Cari pemimpin yang bisa dapat opini WTP," ujarnya.
Sejauh ini setidaknya sejumlah daerah di Sulut belum bisa keluar dari 'jurang' opini disclaimer, yakni Bolmong, Mitra, dan Minsel.
Opini disclaimer, mengartikan laporan keuangan pemerintah daerah tidak diberi tanggapan, karena informasi laporan keuangan yang diperlukan BPK tidak bisa disiapkan.
"Sebab, yang sudah WTP saja belum tentu tidak ada indikasi korupsi, apalagi disclaimer," katanya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Binsar: Masyarakat Jangan Pilih Kepala Daerah disclaimer
Dengan url
http://dimanadoyodo.blogspot.com/2013/10/binsar-masyarakat-jangan-pilih-kepala.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Binsar: Masyarakat Jangan Pilih Kepala Daerah disclaimer
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Binsar: Masyarakat Jangan Pilih Kepala Daerah disclaimer
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar